UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

NUNUKAN

Rabu, 15 Maret 2017 15:29
DPRD Kaltara Desak Pemerintah Tutup Perusahaan Ilegal

Perda RTRW Kaltara Digarap, Daerah Kurang Respon

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tidak hanya wakil rakyat di Nunukan saja yang bersuara soal kasus tumpang tindih lahan di Nunukan. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Asnawi Arbain juga bersuara keras soal ini. Asnawi menyebut, kasus ini harus segera ditindak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan agar tak berlarut-larut.

Saat ditemui di kantornya, Senin lalu (13/3), Asnawi juga mengaku sangat menyayangkan banyak hutan yang dikelola dan dirusak untuk kepentingan kelapa sawit. Terlebih lagi, urusan dokumen perizinan yang dikeluarkan justru melanggar peraturan perundang-undangan.

“Sayang sekali, hutan kita yang harusnya dijaga, tapi dirusak untuk kepentingan perusahaan,” tukasnya.

Dia menegaskan, perusahaan yang beroperasi itu sudah melanggar aturan dan dinyatakan ilegal. Pemerintah daerah diminta untuk bersikap tegas untuk menutup perusahaan yang beroperasi namun merusak lahan hutan dan tidak mengindahkan aturan. “Harusnya perusahaan ini ditutup. Tidak boleh dibiarkan,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kaltara ini juga menyatakan, saat ini dia dan sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kaltara sedang menyusun draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara. Namun sangat dia sayangkan, saat pembahasan produk aturan penting itu kepala daerah kabupaten/kota serta masing-masing pimpinan DPRD kabupaten/kota yang diundang hanya menghadirkan perwakilan. Hal itu tentu saja mengecewakan Pansus RTRW Kaltara.

“Kita sebenarnya kecewa. Mereka semua yang menjadi stakeholder kita iundang, tapi yang datang justru pegawai yang setingkat eselon III dan IV. Ini kan membahas kebijakan daerah dan persoalan yang akan dihadapi, tapi yang dikirim perwakilan tidak berkapasitas,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Pembentukan RTRW Provinsi Kaltara, Drs H Rahmad Majid Gani mengakui, di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kaltara yang mereka garap juga membahas  persoalan lahan hutan. Namun dalam peta RTRW untuk pengelolaan hutan produksi ada yang merubah status hutan. Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara gamblang menyebutkan perubahan tersebut.

“Dalam peta RTRW itu ada membahas soal perubahan status hutan. Tapi, yang pastinya ini (Perda) dibuat berdasarkan pengajuan draft yang diajukan di masing-masing daerah,” katanya.

Sehingga, dia memastikan, jika terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan lahan hutan di setiap daerah akan menjadi persoalan di masing-masing daerah. Ini akan sesuai dengan draf yang diajukan untuk diakomodir dalam Perda RTRW Provinsi Kaltara. Sebab, kata dia, persoalan pelanggaran sudah pasti berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau ada pelanggaran hukum, itu kembali ke daerah, karena persoalan izinnya ada di pejabat daerah masing-masing ke pemerintah pusat,” tutupnya.

 

PEMKAB NUNUKAN DIDESAK HENTIKAN AKTIVITAS PT NJL

Berkaitan dengan Raperda RTRW itu, persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terkait penerbitan perizinan pengelolaan lahan dan hutan akan lebih ketat. Apalagi, belakangan ini, persoalan pengelolaan lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang melanggar aturan di Nunukan memang sudah menjadi rahasia umum. Salah satu dari 5 perusahaan raksasa yang beroperasi mengelola lahan KBK di Nunukan itu telah dibatalkan perizinannya. Itu adalah PT Nunukan Jaya Lestari (NJL), sehingga pengoperasiannya pun dinyatakan ilegal lantaran mengelola lahan seluas 19.974,130 hektar.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Nunukan, Niko Hartono tegas menyebutkan, dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pembatalan HGU PT Nunukan Jaya Lestari (NJL) telah membatalkan Keputusan Kepala BPN Nomor 29/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian HGU atas tanah di Nunukan. Ini artinya, apapun bentuk aktivitas di atas lahan yang dilarang itu tidak boleh dilakukan.

"Keputusan menteri itu sudah sangat jelas. Kalau sudah dicabut dan masih beroperasi, ilegal dong. Kenapa pemerintah masih biarkan beroperasi?" tegasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, dari penerbitan Kepmen Agraria dan Badan Pertanahan Nasional sangat jelas telah menegaskan sertifikat HGU PT NJL tidak berlaku lagi sejak, 25 Juli 2016. Bukan hanya itu saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diminta mengembalikan fungsi lahan seluas 17.164 hektar menjadi kawasan hutan.

"Tidak ada alasan lagi. Keputusan sudah jelas, lahan itu harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung. Ini (keputusan, Red.) harus dihormati," tegas pria yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan ini.

Terungkap pula, berbagai macam upaya mendapat perizinan yang telah dilakukan perusahaan raksasa itu untuk menguasai hutan di Nunukan. Dengan begitu, terbitnya HGU Nomor 1/Nunukan Barat atas PT NJL mengelola lahan hutan, diduga telah merugikan negara Rp 12 triliun, sejak diterbitkannya surat tersebut.

Dia juga menyatakan, permohonan PT NJL untuk melakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TKMH) yang diajukan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mendapat tanggapan penolakan. Dikatakannya, Kemenhut RI mengeluarkan tanggapan surat penolakan dengan Nomor : S.179/Menhut-VII/KUH/2013, 8 Februari 2013.

"Permohonan PT NJL ditolak karena area yang dimohon itu melanggar PP Nomor 60 tahun 2012 serta hasil analisis perhitungan secara digitasi. Aturan yang dilanggar jika memenuhi permohonan itu, Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1993 tentang Kawasan Hutan Produksi," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, beroperasinya perusahaan tersebut tidak serta merta dilakukan jika tanpa campur tangan pejabat pemerintah. Namun, dia menyangkan, pengoperasian perusahaan raksasa itu justru melanggar aturan sehingga menjadi persoalan yang terus berlarut.

“Beroperasinya mereka ini sudah menimbulkan kesalahan dari awal di tingkat bawah. Dan masalah ini memang sudah lama tapi tidak disikapi,” tukasnya. (bar)

 


BACA JUGA

Rabu, 30 Mei 2018 14:26

Blokir Server KTP-el Akhirnya Dibuka

NUNUKAN – Pelayanan sempat berkendala hampir empat pekan. Akhirnya, pemblokiran koneksi pelayanan…

Rabu, 30 Mei 2018 12:00

THR dan Gaji Ke-13 Siap Dikucurkan

NUNUKAN – Tidak dipungkiri Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menanti pencairan Tunjangan Hari…

Rabu, 30 Mei 2018 11:45

BAP Sabu 4,7 Kg Dilimpahkan ke Kejari

NUNUKAN – Perkara sabu yang jumlahnya fantastis 4,7 kilogram, kini memasuki tahap-1 di Kejaksaan…

Rabu, 30 Mei 2018 11:44

Antisipasi Kejahatan Laut

NUNUKAN – Soal pengawasan juga menjadi andil aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan…

Rabu, 30 Mei 2018 11:43

Kemendagri Segera Buka Blokir Jaringan KTP-el

NUNUKAN – Sanksi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Bupati Nunukan, segera…

Senin, 28 Mei 2018 13:27

Nakhoda Curi Kapal Bosnya

NUNUKAN – Personel TNI Angkatan Laut Nunukan menggagalkan aksi pencurian kapal di Pulau Tanjung…

Rabu, 23 Mei 2018 11:33

Lokalisasi Ditutup, Khawatir Marak Prostitusi Terselubung

NUNUKAN – Wacana penutupan lokalisasi yang rencana akan dilakukan, Agustus 2018 mendatang, dipastikan…

Senin, 21 Mei 2018 15:28

Perbatasan Rawan Disusupi Teroris

NUNUKAN – Setelah daerah perbatasan dinilai jalur empuk masuknya pelaku teroris, kini TNI memperketat…

Kamis, 17 Mei 2018 10:53

5 Kali Beraksi, 7 HP Bermerek Disikat

  NUNUKAN – Perjalanan SRF (36) akhirnya terhenti setelah petugas kepolisian berhasil membekuknya,…

Kamis, 17 Mei 2018 10:39

PSK akan Dibina, Lalu Dipulangkan

NUNUKAN - Penutupan tempat maksiat secara permanen terus digiatkan pemerintah hingga kini. Tak terkecuali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .