UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

TARAKAN

Senin, 20 Maret 2017 15:47
Diduga Korupsi, Direktur CV Citra Prima Utama Dikriminalisasi?

Sidang Tipikor Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Malinau

PROKAL.CO, TARAKAN – Kasus dugaan korupsi pengadaan 49.200 bibit kelapa sawit dengan nilai Rp 1,8 miliar di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau terus berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kaltim, Samarinda. Terakhir, proses sidang yang berlangsung pada Kamis lalu (16/3) itu beragenda mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa. 

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herman Kondo Siriwa menuntut pidana 2 tahun penjara terhadap para terdakwa, Direktur CV Citra Prima Utama, Hansen Awang dan Wakilnya Andri Nauli, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Patriatno. Sidang dengan agenda penuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut dilakukan dua minggu sebelumnya.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa yaitu Alpian dan Jufri Hafid yang ditemui Kaltara Pos mengungkapkan, pihaknya menolak semua kesimpulan JPU terhadap kliennya dan menganggap kliennya tidak bersalah. Hal tersebut ia buktikan sesuai sesuai pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Intinya kami mensinyalir adanya bau kriminalisasi terhadap para klien kami. Dimulai dari lahirnya laporan Jaksa Herman Kondo Siriwa,” ujar salah satu PH, Jufri Hafid.

Menurut Jufri, dari kesimpulan yang dibuat oleh JPU tersebut sangat dipaksakan dan adanya rekayasa dalam pembuktian. Menurut fakte persidangan yang terungkap bahwa tidak ada kerugian dalam proyek pengadaan bibit kelapa sawit pada kegiatan perluasan kebun sawit ditahun 2011 di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau.

Selain itu ia juga membeberkan, dakwaan JPU yang memaparkan hasil audit perhitungan kerugian negara Rp 650.781.552 dengan rincian ada kekurangan nilai pekerjaan bibit sebanyak 8.710 batang atau 17,70 persen dengan total biaya Rp 319.286.825.

Selain itu,  ada kelebihan pembayaran pembiayaan transportasi pendistribusian bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima sebesar Rp 162.500.000 dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) berdasrkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 168.994.727.

“Jadi semua audit yang dilakukan JPU adalah rekayasa. berasal dari Sumber Lembaga Eksaminatif yang berkompeten untuk dapat menilai atau mengaudit suatu dugaan kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara dan daerah,” imbuhnya.

Dilanjutkan Jufri, dalam persidangan menyebutkan kekurangan bibit kelapa sawit hanya sebanyak 4.710 batang dan bukan 8.710 seperti yang disebutkan jaksa. Sementara, sebelum perkara ini masuk ke penyidikan terdakwa Andri Nauli sudah mengembalikan uang sebesar Rp 319.286.825 untuk bibit sebanyak 8.710 batang.

“Artinya kedua klien kami ini mengalami kerugian sebesar Rp 201.250.000. Pengembalian uang Rp 319.286.825 ini dilakukan klien kami berdasarkan adanya surat dari Kepala Dinas Perkebunan Malinau, Lawing Libang pada 19 Oktober 2016,” bebernya.

Jufri juga mengungkapkan, sebelum dilakukan penyidikan ada proses administrasi pengembalian uang dari terdakwa Andri ke kas daerah. Namun, Andri malah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Oktober sesuai surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan jaksa.

“Sprindik ini berdasarkan laporan yang mengandung rekayasa dari Jaksa Herman Kondo tanggal 10 Oktober, pada pokoknya kata dia ada kerugian negara berdasarkan laporan BPK. Tapi, yang terbukti di persidangan tidak ada hasil audit BPK. Dan Jaksa pun baru mengetahui secara resmi adanya LHP dengan dua bukti surat yaitu 26 Oktober dan untuk tanggal 27 Oktober itu balasan dari surat Kejaksaan yang meminta LHP Inspektorat dan LHP BPK secara resmi,” bebernya.

Jufri bahkan menuding ada hasil perhitungan yang direkayasa Jaksa, karena melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan HPS yang ternyata tidak ada tertera tanggal dan tanda tangan semua pihak terkait. Ia juga berpendapat kliennya sama sekali tidak memenuhi unsur dalam pasal 2 Undang-undang Tipikor sesuai dalam tuntutan JPU.

Untuk unsur menguntungkan diri sendiri misalnya, bahkan kliennya mengalami kerugian akibat adanya perintah pengembalian uang berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan. Sementara, unsur menyalahgunakan wewenang kliennya maupun PPTK yang menjadi terdakwa ini tidak memiliki kewenangan melalui jabatan atau kedudukan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Oleh sebab itu, Jufri mempertanyakan sikap dari JPU yang tidak menarik Kepala Dinas Perkebunan Malinau, Lawing Libang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Padahal, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk proyek pengadaan bibit kelapa sawit ini jika terjadi kegagalan dalam pengadaan barang dan jasa, seharusnya KPA yang pertama dimintai pertanggungjawaban pidana bersama pihak inspektorat dan tim pemeriksa barang dan verifikasi.

“Inspektorat bahkan mengeluarkan dua surat, pertama menyebutkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 persen, kemudian surat kedua menyebutkan ada kerugian negara. Menurut kami, sikap dari JPU yang tidak mendudukkan mereka selaku tersangka dan terdakwa, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Padahal, berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan ahli di persidangan sudah terungkap ada keterkaitan kepala Dinas Perkebunan dalam perkara ini,” tutupnya. (zar)


BACA JUGA

Jumat, 24 Maret 2017 13:48

Direkam Pelaku, Lalu Disebar ke Grup Whatsapp

TARAKAN – Upaya polisi menjawab rasa penasaran warga terkait beredarnya video asusila yang dilakukan…

Kamis, 23 Maret 2017 14:04

Sabu Ibu-ibu dan Juragan Speedboat Dilarutkan ke Kloset

TARAKAN – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tarakan melakukan prosesi pemusnahan narkotika…

Kamis, 23 Maret 2017 13:52

Polisi Buru Penyebar Pertama Video Anak Beradegan Mesum Sesama Jenis

TARAKAN – Siapa penyebar video adegan mesum anak-anak sesama jenis masih didalami polisi. Salah…

Kamis, 23 Maret 2017 13:35

Sabu-Sabu 7 Kg Sempat Dikejar Hingga ke Tambak

TARAKAN – Aparat kepolisian memang benar-benar dibuat sibuk dengan urusan narkoba. Salah satu…

Kamis, 23 Maret 2017 13:34

Pagar dan Rumah Tertimpa Longsor, Ahong Pilih Jalur Hukum

AMBRUKNYA siring pagar di belakang rumah Aji Wiwieko Hongga atau Ahong yang dibangun oleh Budi Wong…

Kamis, 23 Maret 2017 13:29

‘Petugas’ dari BNN Pusat Simpan Narkoba

TARAKAN – Seorang pria berinisial HK terpaksa harus berurusan dengan aparat Badan Narkotika Nasional…

Rabu, 22 Maret 2017 12:16

Lama Dicari, Penjambret Ditangkap Polisi

MASIH ingat dengan kasus penjambretan yang dialami oleh Neni di Jalan Mulawarman, tepat depan Bandara…

Rabu, 22 Maret 2017 12:12

Demi Kebutuhan Keluarga, IRT Lima Anak Jual Sabu-Sabu

TARAKAN - Demi memenuhi kebutuhan keluarganya, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial JL (35) harus…

Selasa, 21 Maret 2017 14:56

Lagi, Polda Amankan Sabu 1 Kg di Pelabuhan SDF

TARAKAN - Setelah menemukan 11 kg di chargo Bandara Juwata Tarakan, aparat kembali berhasil mengungkap…

Selasa, 21 Maret 2017 14:52

Diisukan Masuk Bursa Pilwali, Ini Kata Yunus Abbas

TARAKAN - Siapa yang akan yang mencalonkan diri pada pemilihan walikota (Pilwali) tahun 2018 mendatang…

Terdakwa Minta Bebas? Enak Betullll...!!! Ini Kata Jaksa

Lagi, Polda Amankan Sabu 1 Kg di Pelabuhan SDF

Hoverboard Jadi Tren di Tarakan

Dikejar dan Diterjang Polisi, Bibir Maulidin Pecah!

Diisukan Masuk Bursa Pilwali, Ini Kata Yunus Abbas

MNC Bank Bantah Pernyataan Jefry

Diduga Korupsi, Direktur CV Citra Prima Utama Dikriminalisasi?

Polisi Buru Penyebar Pertama Video Anak Beradegan Mesum Sesama Jenis

Tak Punya Firasat, Anaknya Tetap Semangat Sekolah

Ngaku Siswi SMA 1 Tanjung Palas, Diamankan Satpol PP
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .