UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

TARAKAN

Senin, 20 Maret 2017 15:47
Diduga Korupsi, Direktur CV Citra Prima Utama Dikriminalisasi?

Sidang Tipikor Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Malinau

PROKAL.CO, TARAKAN – Kasus dugaan korupsi pengadaan 49.200 bibit kelapa sawit dengan nilai Rp 1,8 miliar di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau terus berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kaltim, Samarinda. Terakhir, proses sidang yang berlangsung pada Kamis lalu (16/3) itu beragenda mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa. 

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herman Kondo Siriwa menuntut pidana 2 tahun penjara terhadap para terdakwa, Direktur CV Citra Prima Utama, Hansen Awang dan Wakilnya Andri Nauli, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Patriatno. Sidang dengan agenda penuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut dilakukan dua minggu sebelumnya.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa yaitu Alpian dan Jufri Hafid yang ditemui Kaltara Pos mengungkapkan, pihaknya menolak semua kesimpulan JPU terhadap kliennya dan menganggap kliennya tidak bersalah. Hal tersebut ia buktikan sesuai sesuai pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Intinya kami mensinyalir adanya bau kriminalisasi terhadap para klien kami. Dimulai dari lahirnya laporan Jaksa Herman Kondo Siriwa,” ujar salah satu PH, Jufri Hafid.

Menurut Jufri, dari kesimpulan yang dibuat oleh JPU tersebut sangat dipaksakan dan adanya rekayasa dalam pembuktian. Menurut fakte persidangan yang terungkap bahwa tidak ada kerugian dalam proyek pengadaan bibit kelapa sawit pada kegiatan perluasan kebun sawit ditahun 2011 di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau.

Selain itu ia juga membeberkan, dakwaan JPU yang memaparkan hasil audit perhitungan kerugian negara Rp 650.781.552 dengan rincian ada kekurangan nilai pekerjaan bibit sebanyak 8.710 batang atau 17,70 persen dengan total biaya Rp 319.286.825.

Selain itu,  ada kelebihan pembayaran pembiayaan transportasi pendistribusian bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima sebesar Rp 162.500.000 dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) berdasrkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 168.994.727.

“Jadi semua audit yang dilakukan JPU adalah rekayasa. berasal dari Sumber Lembaga Eksaminatif yang berkompeten untuk dapat menilai atau mengaudit suatu dugaan kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara dan daerah,” imbuhnya.

Dilanjutkan Jufri, dalam persidangan menyebutkan kekurangan bibit kelapa sawit hanya sebanyak 4.710 batang dan bukan 8.710 seperti yang disebutkan jaksa. Sementara, sebelum perkara ini masuk ke penyidikan terdakwa Andri Nauli sudah mengembalikan uang sebesar Rp 319.286.825 untuk bibit sebanyak 8.710 batang.

“Artinya kedua klien kami ini mengalami kerugian sebesar Rp 201.250.000. Pengembalian uang Rp 319.286.825 ini dilakukan klien kami berdasarkan adanya surat dari Kepala Dinas Perkebunan Malinau, Lawing Libang pada 19 Oktober 2016,” bebernya.

Jufri juga mengungkapkan, sebelum dilakukan penyidikan ada proses administrasi pengembalian uang dari terdakwa Andri ke kas daerah. Namun, Andri malah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Oktober sesuai surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan jaksa.

“Sprindik ini berdasarkan laporan yang mengandung rekayasa dari Jaksa Herman Kondo tanggal 10 Oktober, pada pokoknya kata dia ada kerugian negara berdasarkan laporan BPK. Tapi, yang terbukti di persidangan tidak ada hasil audit BPK. Dan Jaksa pun baru mengetahui secara resmi adanya LHP dengan dua bukti surat yaitu 26 Oktober dan untuk tanggal 27 Oktober itu balasan dari surat Kejaksaan yang meminta LHP Inspektorat dan LHP BPK secara resmi,” bebernya.

Jufri bahkan menuding ada hasil perhitungan yang direkayasa Jaksa, karena melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan HPS yang ternyata tidak ada tertera tanggal dan tanda tangan semua pihak terkait. Ia juga berpendapat kliennya sama sekali tidak memenuhi unsur dalam pasal 2 Undang-undang Tipikor sesuai dalam tuntutan JPU.

Untuk unsur menguntungkan diri sendiri misalnya, bahkan kliennya mengalami kerugian akibat adanya perintah pengembalian uang berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan. Sementara, unsur menyalahgunakan wewenang kliennya maupun PPTK yang menjadi terdakwa ini tidak memiliki kewenangan melalui jabatan atau kedudukan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Oleh sebab itu, Jufri mempertanyakan sikap dari JPU yang tidak menarik Kepala Dinas Perkebunan Malinau, Lawing Libang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Padahal, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk proyek pengadaan bibit kelapa sawit ini jika terjadi kegagalan dalam pengadaan barang dan jasa, seharusnya KPA yang pertama dimintai pertanggungjawaban pidana bersama pihak inspektorat dan tim pemeriksa barang dan verifikasi.

“Inspektorat bahkan mengeluarkan dua surat, pertama menyebutkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 persen, kemudian surat kedua menyebutkan ada kerugian negara. Menurut kami, sikap dari JPU yang tidak mendudukkan mereka selaku tersangka dan terdakwa, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Padahal, berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan ahli di persidangan sudah terungkap ada keterkaitan kepala Dinas Perkebunan dalam perkara ini,” tutupnya. (zar)


BACA JUGA

Selasa, 26 September 2017 11:57

Mabuk Tanpa Busana, Gadis Dicabuli Tiga Pria

TARAKAN – Nafsunya sudah diubun-ubun, melihat gadis bertubuh molek membuat pria yang satu ini…

Selasa, 26 September 2017 11:51

Tabrak Pikap, Dada Umi Terluka

TARAKAN – Kasus kecelakaan lalu lintas belakangan ini cukup banyak terjadi di beberapa tempat.…

Selasa, 26 September 2017 11:50

Divonis Penjara 1,4 Tahun, Tiga Perampok Tambak Pasrah

TARAKAN – Setelah menjalani dua beberapa kali persidangan, tiga terdakwa perampok tambakan kembali…

Selasa, 26 September 2017 11:47

Pungli e-KTP Dilirik Polisi

TARAKAN – Kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)…

Senin, 25 September 2017 16:02

Jemput Jamaah Haji, Isak Tangis Menggema di Islamic Center

TARAKAN – Rombongan haji asal Tarakan telah menginjakkan kaki di Bumi Paguntaka, siang kemarin…

Senin, 25 September 2017 16:00

Lantai Berlubang, Bangunan Sekolah Tak Disentuh Renovasi

APA dikata, tempat pendidikan justru memprihatinkan kondisinya. Selain berlubang, lantai ruang kelas…

Senin, 25 September 2017 15:58

KPU Fokus Jalankan Tahapan Pemilu

TARAKAN – Setelah masalah anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinyatakan selesai dengan…

Senin, 25 September 2017 15:57

Belum Tetapkan Tersangka, Polisi Masih Dalami Perkaranya

TARAKAN – Pemuda yang satu ini, Prayugo tewas setelah menabrak  truk milik, Wibowo. Kecelakaan…

Senin, 25 September 2017 15:56

Diusir dari Rumah, Siswi SMA Ditiduri Temannya

TARAKAN – Mendengar gosip tetangga, bahwa putrinya menjadi wanita panggilan, membuat ES berang.…

Sabtu, 23 September 2017 20:13

Dukung Ekonomi Kreatif, Nongkrong Bareng Komunitas

TARAKAN - Beberapa saat yang lalu, Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Kaltara baru saja membuka event…

PWI Tarakan Vakum, PWI Kaltara Gelar Konferensi

Dimarahi Polisi, Remaja Bali ‘Mewek’

Waspada Peredaran Pil PCC Berbentuk Permen Susu

Diusir dari Rumah, Siswi SMA Ditiduri Temannya

Pura-pura Mau Beli, Beras 2 Karung Dibawa Kabur

Polisi Masih Tunggu Hasil KNKT

Bantah Pekerjakan Ladies di Bawah Umur

Polisi ‘Cium’ Keterlibatan Bendahara Kooperasi Idec

Belum Tetapkan Tersangka, Polisi Masih Dalami Perkaranya

Dukung Ekonomi Kreatif, Nongkrong Bareng Komunitas
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .