UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

TARAKAN

Senin, 20 Maret 2017 15:47
Diduga Korupsi, Direktur CV Citra Prima Utama Dikriminalisasi?

Sidang Tipikor Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Malinau

PROKAL.CO, TARAKAN – Kasus dugaan korupsi pengadaan 49.200 bibit kelapa sawit dengan nilai Rp 1,8 miliar di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau terus berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kaltim, Samarinda. Terakhir, proses sidang yang berlangsung pada Kamis lalu (16/3) itu beragenda mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa. 

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herman Kondo Siriwa menuntut pidana 2 tahun penjara terhadap para terdakwa, Direktur CV Citra Prima Utama, Hansen Awang dan Wakilnya Andri Nauli, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Patriatno. Sidang dengan agenda penuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut dilakukan dua minggu sebelumnya.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa yaitu Alpian dan Jufri Hafid yang ditemui Kaltara Pos mengungkapkan, pihaknya menolak semua kesimpulan JPU terhadap kliennya dan menganggap kliennya tidak bersalah. Hal tersebut ia buktikan sesuai sesuai pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Intinya kami mensinyalir adanya bau kriminalisasi terhadap para klien kami. Dimulai dari lahirnya laporan Jaksa Herman Kondo Siriwa,” ujar salah satu PH, Jufri Hafid.

Menurut Jufri, dari kesimpulan yang dibuat oleh JPU tersebut sangat dipaksakan dan adanya rekayasa dalam pembuktian. Menurut fakte persidangan yang terungkap bahwa tidak ada kerugian dalam proyek pengadaan bibit kelapa sawit pada kegiatan perluasan kebun sawit ditahun 2011 di Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau.

Selain itu ia juga membeberkan, dakwaan JPU yang memaparkan hasil audit perhitungan kerugian negara Rp 650.781.552 dengan rincian ada kekurangan nilai pekerjaan bibit sebanyak 8.710 batang atau 17,70 persen dengan total biaya Rp 319.286.825.

Selain itu,  ada kelebihan pembayaran pembiayaan transportasi pendistribusian bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima sebesar Rp 162.500.000 dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) berdasrkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 168.994.727.

“Jadi semua audit yang dilakukan JPU adalah rekayasa. berasal dari Sumber Lembaga Eksaminatif yang berkompeten untuk dapat menilai atau mengaudit suatu dugaan kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara dan daerah,” imbuhnya.

Dilanjutkan Jufri, dalam persidangan menyebutkan kekurangan bibit kelapa sawit hanya sebanyak 4.710 batang dan bukan 8.710 seperti yang disebutkan jaksa. Sementara, sebelum perkara ini masuk ke penyidikan terdakwa Andri Nauli sudah mengembalikan uang sebesar Rp 319.286.825 untuk bibit sebanyak 8.710 batang.

“Artinya kedua klien kami ini mengalami kerugian sebesar Rp 201.250.000. Pengembalian uang Rp 319.286.825 ini dilakukan klien kami berdasarkan adanya surat dari Kepala Dinas Perkebunan Malinau, Lawing Libang pada 19 Oktober 2016,” bebernya.

Jufri juga mengungkapkan, sebelum dilakukan penyidikan ada proses administrasi pengembalian uang dari terdakwa Andri ke kas daerah. Namun, Andri malah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Oktober sesuai surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan jaksa.

“Sprindik ini berdasarkan laporan yang mengandung rekayasa dari Jaksa Herman Kondo tanggal 10 Oktober, pada pokoknya kata dia ada kerugian negara berdasarkan laporan BPK. Tapi, yang terbukti di persidangan tidak ada hasil audit BPK. Dan Jaksa pun baru mengetahui secara resmi adanya LHP dengan dua bukti surat yaitu 26 Oktober dan untuk tanggal 27 Oktober itu balasan dari surat Kejaksaan yang meminta LHP Inspektorat dan LHP BPK secara resmi,” bebernya.

Jufri bahkan menuding ada hasil perhitungan yang direkayasa Jaksa, karena melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan HPS yang ternyata tidak ada tertera tanggal dan tanda tangan semua pihak terkait. Ia juga berpendapat kliennya sama sekali tidak memenuhi unsur dalam pasal 2 Undang-undang Tipikor sesuai dalam tuntutan JPU.

Untuk unsur menguntungkan diri sendiri misalnya, bahkan kliennya mengalami kerugian akibat adanya perintah pengembalian uang berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan. Sementara, unsur menyalahgunakan wewenang kliennya maupun PPTK yang menjadi terdakwa ini tidak memiliki kewenangan melalui jabatan atau kedudukan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Oleh sebab itu, Jufri mempertanyakan sikap dari JPU yang tidak menarik Kepala Dinas Perkebunan Malinau, Lawing Libang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Padahal, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk proyek pengadaan bibit kelapa sawit ini jika terjadi kegagalan dalam pengadaan barang dan jasa, seharusnya KPA yang pertama dimintai pertanggungjawaban pidana bersama pihak inspektorat dan tim pemeriksa barang dan verifikasi.

“Inspektorat bahkan mengeluarkan dua surat, pertama menyebutkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 persen, kemudian surat kedua menyebutkan ada kerugian negara. Menurut kami, sikap dari JPU yang tidak mendudukkan mereka selaku tersangka dan terdakwa, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Padahal, berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan ahli di persidangan sudah terungkap ada keterkaitan kepala Dinas Perkebunan dalam perkara ini,” tutupnya. (zar)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Juli 2017 12:04

KPU Waspadai ‘Penyusup’ di PPK dan PPS

TARAKAN – Proses pemilihan wali kota (Pilwali) Tarakan sudah semakin dekat. Sesuai tahapan, pemilihan…

Sabtu, 22 Juli 2017 11:56

Senggolan di Jalan Mulawarman, 2 ABG Dilarikan ke Rumah Sakit

TARAKAN – Kecelakaan lalu lintas tak bisa dihindari 3 remaja bernama Steven, Tiny dan Noflin sekira…

Sabtu, 22 Juli 2017 11:53

Dibawa dari Kampung, Dijanjikan Kerja di Rumah Makan, Eh.. Malah Jadi PSK

TARAKAN – Terdakwa human trafficking, Ocha dan Suryadi hanya bisa diam seribu bahasa saat menjalani…

Sabtu, 22 Juli 2017 11:53

Penjambret Dibekuk, Satu Pelaku Pernah Membunuh

TARAKAN – Upaya aparat kepolisian mengungkap siapa pelaku penjambretan yang selama ini membuat…

Sabtu, 22 Juli 2017 11:51

Kecelakaan Maut di Pantai Amal Masih Didalami

TARAKAN – Hingga saat ini aparat kepolisian tampaknya masih belum bisa memastikan penyebab kasus…

Sabtu, 22 Juli 2017 11:48

Diparkir di Pinggir Jalan, Honda Beat Raib

TARAKAN - Waspadalah jika memarkir motor tepat di pinggir jalan, apalagi jalan tersebut sepi. Pasalnya,…

Jumat, 21 Juli 2017 15:57

Tabrak Pikap, Messi Akui Main HP di Motor

TARAKAN – Bukan pesebakbola dari tanah Argentina yang saat ini membela klub bola FC Barcelona,…

Jumat, 21 Juli 2017 15:55

Tak Puas Pelayanan Istri di Ranjang, Anak Tiri Digarap Sampai Berbadan Dua

TARAKAN – Penyesalan Hendra tidak bisa disembunyikan. Kepalanya hanya bisa tertunduk lesu kala…

Jumat, 21 Juli 2017 15:55

Pesta Sabu di Lingkas Ujung, Andri Dipenjara 6 Tahun

TARAKAN – Meski sudah disasar habis-habisan, bahkan dihukum berat pelakunya, produksi dan pasar…

Jumat, 21 Juli 2017 15:54

Kembangkan Kasus Sabu 4 Kg, Tahanan Lapas Di Jemput BNN

TARAKAN – Belum selesai persoalan penangkapan sipir Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A…

Ada Pungli Selama PPDB, Laporkan!

DPP Tunjuk Abu Ramsyah Pimpin PDIP Tarakan

NGERI! Darah Bercereran di Gunung Amal

Diparkir di Pinggir Jalan, Honda Beat Raib

Lembaga Islam Tak Dilibatkan di STQ, MUI: Maklum Provinsi Baru

Bantah Ilegal, Penambang Pasir Tunjukan Bukti

Balap Liar, JK dan Motornya Diangkut Polisi

STQ Dievaluasi, Perwakilan EO Tak Hadir

Ada Tes Psikologi di Penjaringan Gerindra

Punya 36 Bungkus Sabu-sabu, Nelayan Gondrong Diamankan Polisi
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .