UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

NUNUKAN

Kamis, 31 Agustus 2017 15:07
KECEWA DEH..!! DOB Sebatik dan Kabudaya Ditunda Lagi

Menanti Penetapan Peraturan Pemerintah

PEMEKARAN PERBATASAN : Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI (Mar) Nono Sampono S.Pi, M.Si saat melakukan kunjungan kerja di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Nunukan. (MELYSA / KALTARA POS )

PROKAL.CO, NUNUKAN – Meski sudah mendapat kunjungan dari pejabat pusat, namun nasib pemekaran tiga wilayah perbatasan saat ini belum jelas perkembangannya. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah melakukan konsultasi tiga Daerah Otonomi Baru (DOB). Usulan itu, kini masih menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Komitmen pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah perbatasan dapat dilakukan, setelah memastikan usulan DOB masuk dalam  daftar calon DOB bersama dengan ratusan daerah lainnya di seluruh Indonesia yang juga diusulkan.

“Kita dengan dewan otonomi daerah sudah berkonsultasi. Tapi masih memerlukan kelanjutan dari konsultasi itu. Jadi, di DPD sudah selesaikan 173 daerah yang diusulkan, kita serahkan ke Komisi II DPR RI. Dan, kita konsultasi lagi ke pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (Mar) Nono Sampono S.Pi, M.Si.

Mengenai anggaran pemekaran yang akan digunakan calon DOB di berbagai wilayah, tentunya tidak sedikit besarnya anggaran. Untuk kelangsungan proses DOB wilayah perbatasan, saat ini masih menjadi pertanyaan untuk anggaran yang disediakan.

“Nanti kita lihat. Kemungkinan untuk 100 persen, saya rasa itu agak sulit. Tapi pasti ada dan harus ada. Tidak perlu ada ancaman untuk wilayah perbatasan akan tergeser,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemekaran wilayah perbatasan tentunya bukan hal yang mudah. Meski telah mendapat kunjungan beberapa kali pejabat pusat, namunaturan perundang-undangan mengenai perbatasan saat ini juga masih dalam proses.

“Iya untuk proses ini ada tiga (DPD, DPR dan Kemendagri) harus bersama, karena keputusan DOB ini adalah perundang-undangan. Untuk perbatasan ini akan keluar pada tahun 2018. Tapi belum dalam bentuk undang-undang,” bebernya.

Menanggapi soal komitmen pembahasan pemekaran dua DOB di Kabupaten Nunukan, yakni DOB Sebatik dan Kawasan Bumi Dayak (Kabudaya). Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid menuturkan, hal itu tak perlu dipertanyakan lagi. Pasalnya, upaya untuk mengusulkan pemekaran sampai saat ini sudah berada ditangan pemerintah pusat.

“Kalau untuk bicara komitmen, mungkin itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena saat saya baru menjabat, kan saya sudah memanggil yang terkait untuk segera melakukan pemekaran wilayah perbatasan. Kalau saya main-main, untuk apa saya memanggil dan melakukan pertemuan itu,” ungkapnya.

Laura juga menuturkan, wilayah calon DOB yang sudah diajukan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk pemekaran tentunya tidak terlepas dari tujuan untuk memajukan wilayah Nunukan.

“Kita perlu dukungan dari DPD RI, agar proses lebih optimal lagi untuk pemberdayaan warga perbatasan menjadi prioritas,” tuturnya.

Sementara itu, proses pemekaran DOB Kabudaya mendapat tanggapan dari Kepala Desa Kalambuku kecamatan Lumbis Ogong, Pelipus. Dia berharap, agar pemekaran wilayah perbatasan segera terlaksana. Sebab wilayah perbatasan memiliki kondisi infrastruktur yang cukup jauh dari jangkauan pusat kota. Sehingga untuk program pembangunan juga terbilang sulit untuk tersentuh.

“Harapan kami ini bisa terwujud rencana usulan DOB Kabudaya segera dimekarkan,” kata Pelipus.

Rasa jenuh menanti kepastian, menjadi harapan warga di wilayah pelosok kecamatan di Kabupaten Nunukan. Dia juga menyebutkan, pembangunan perbatasan di wilayahnya kini baru tersentuh 30 persen.

“Jadi harapan kami ke pemerintah betul-betul memperjuangkan permintaan masyarakat perbatasan. Jangan sampai bosan dan luluh harapan kami, sehingga kami tidak percaya dengan pemerintah lagi,” pungkasnya.

Soal pemekaran dua daerah di Nunukan, Kalimantan Utara masih terus bergulir di tingkat pemerintah pusat. Sebab pengajuan Sebatik dan Kabudaya untuk menjadi DOB belum dapat dipastikan akan teralisasi. 

Aspirasi masyarakat perbatasan untuk mengajukan DOB mesti harus bersabar. Pasalnya, draf DOB yang diajukan dari Komisi II DPR RI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mendapat respon dari Presiden Joko Widodo yang akbrab disapa Jokowi. 

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, rancangan draft DOB sudah diserahkan ke pemerintah. Namun, hingga saat ini Presiden Jokowi belum mengagendakan untuk melakukan pembahasan terhadap usulan pemekaran daerah tersebut. 

"Kalau rancangannya, kami sudah ajukan ke pemerintah. Tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya dari pemerintah," ujar politisi partai Golkar ini saat ditemui di Senayan, Jakarta. 

Dia juga menyatakan, persoalan penetapan DOB Sebatik dan Kabudaya tentu akan dimasukkan dalam Desain Strategis Rencana Penataan Daerah (Desertada) 2025 untuk dimekarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapat persetujuan dari presiden. 

"Presiden belum mengagendakan untuk lakukan rapat pembahasan Desertada ke kami. Butuh waktu yang cukup panjang membahas ini," ujarnya. 

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bok Zafrisal menuturkan, pemekaran Sebatik dan Kabudaya sudah dimasukkan dalam Desertada. Namun hal itu tentu menunggu penetapan regulasi untuk pembentukan Otonomi Daerah (Otoda) baru. 

"Iya, masih menunggu dua penetapan peraturan pemerintah (PP) yang nantinya akan mengatur pemekaran ini," ungkapnya kepada media ini.

Sementara itu, untuk pemekaran dua daerah tersebut juga masih melakukan pengkajian Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Olehnya itu, dalam penetapannya diperlukan harmonisasi dengan instansi pemerintah yang terkait lainnya dalam menjalankan pemerintahan nantinya setelah dilakukan penetapan. 

"Juga perlu diharmonisasikan di Kemenkumham untuk peraturan yang nantinya akan mengatur pembentukannya. Dan untuk penetapannya, jelas kami juga akan mengevaluasi kekurangan dari pemekaran daerah yang sebelumnya sudah dilakukan," tuturnya. 

Bukan hanya itu saja, pihaknya juga masih melakukan pengkajian dan pengamatan keuangan negara yang nantinya dihasilkan dari daerah. Selain itu pula, Desertada yang sudah diajukan hingga saat ini dipastikan belum sampai ke tangan Presiden Jokowi. Dia menyatakan, untuk Desertada masih dalam tahap pembahasan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 

"Masih di level dewan pertimbangan yang di dalamnya ada Wapres dan kementerian yang terkait lainnya. Desainnya sudah ada, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membahas," tutupnya. (*/ica) 

 


BACA JUGA

Minggu, 19 November 2017 18:04

Dooorrr!! Warga Sumur Tiga Ditembak Lalu Diseret ke Jalan

NUNUKAN – Warga Sumur Tiga, Kelurahan Nunukan Barat dibuat geger dengan suara desingan peluru…

Rabu, 15 November 2017 14:45

414 Pengendara Dapat ‘Surat Cinta’

NUNUKAN - Operasi Zebra yang dilaksanakan sejak 1 November lalu, kemarin (14/11) memasuki hari terakhir.…

Kamis, 09 November 2017 11:53

Seminggu Tak Ditemukan, Pencarian Rafik Dihentikan

NUNUKAN – Operasi pencarian korban bernama Rafik (35) yang dilaporkan tenggelam di perairan Sei…

Sabtu, 04 November 2017 09:26

Rafik Belum Ditemukan, Diterkam Buaya?

NUNUKAN – Sudah beberapa hari menghilang, Rafik (35) yang diduga tenggelam saat mandi di sungai,…

Jumat, 03 November 2017 16:15

Mandi di Sungai, Rafik Diduga Tenggelam

NUNUKAN – Tengah asyik berenang di sungai, seorang pria diduga tercebur dan tenggelam. Bahkan…

Rabu, 01 November 2017 15:23

Gadis SMA Diperkosa Sopir

NUNUKAN – sungguh malang nasib gadis yang satu ini. Kehormatannya yang harus dijaga, kini keperawanannya…

Sabtu, 28 Oktober 2017 09:05

Nunukan Terus ‘Diserbu’ Sabu-sabu

SEPERTI tak ada habisnya, sabu-sabu terus beredar di Nunukan. Terbukti tangkapan kasus narkotika itu…

Kamis, 26 Oktober 2017 16:14

Bawa Kabur Kekasihnya, Kisah Asmara IK Kandas

NUNUKAN – Tak terima karena hubungan asmaranya tak direstui orang tua, pasangan asmara ini nekat…

Kamis, 26 Oktober 2017 16:11

Kejari Akan Tetapkan Tersangka Baru

NUNUKAN - Penetapan tersangka baru kasus korupsi kapal KNP 360, belum dipastikan Kejaksaan Negeri (Kejari)…

Selasa, 24 Oktober 2017 15:19

Nyalip Truk, Julies Tewas Tabrak Jupiter Z

NUNUKAN – Tabrakan maut di Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Nunukan cukup menyita perhatian…

Bakso Rasa Tikus Bikin Gempar!

Dapur Jorok, Alat Produksi Tak Laik Guna

Kasus Korupsi Budiman Arifin Disidang Tadi Malam

Ditanya Izin, Ternyata Sudah Mati

414 Pengendara Dapat ‘Surat Cinta’

Dooorrr!! Warga Sumur Tiga Ditembak Lalu Diseret ke Jalan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .