UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

NUNUKAN

Selasa, 10 Oktober 2017 11:56
Pakai Pasal Pemerasan dan Pengancaman, Kok Bisa?

Berkas OTT Pungli Over Bagasi Bergulir Ditangan Pidum

-

PROKAL.CO, NUNUKAN – Berkas perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) di PT Pelni Cabang Nunukan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, dua pekan lalu. Kini berkas dugaan pungli over bagasi kapal di Pelabuhan Tunon Takan Nunukan, bergulir ditangan jaksa Pidana Umum (Pidum) untuk dilakukan pemeriksaan. Dari operasi yang dilakukan, tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Nunukan juga telah menetapkan tersangka bernisial, HB.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum Kejari Nunukan, Endi Daasa Atmaja mengatakan, sejak kasus tersebut dilimpahkan ke pidum kini mulai diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Sudah dilimpahkan dua pekan lalu, dan saat ini masih diperiksa oleh JPU-nya pak Ali,” ungkapnya, Jumat (6/10) siang.

Jaksa Penuntut Umum, Ali Mustafa menuturkan, saat ini masih memeriksa berkas perkara terdakwa sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Nunukan. “Masih kita periksa berkasnya, kita lengkapi yang kurang dan kita tetap lakukan koordinasi dengan kepolisian,” ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan berkas perkara hasil OTT, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nunukan, Rusli menjelaskan, bahwa alasannya mengganti pasal tindak pidana korupsi (tipikor) menjadi pidana umum karena tersangka dinilai bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga pihaknya menyarankan kepada penyidik kepolisian untuk mengganti pasal yang disangkakan.

Selain itu, dirinya juga mengatakan, apabila persidangan digelar di Samarinda dengan pasal tipikor tentunya akan menggunakan anggaran yang cukup banyak. Sehingga dipastikan biaya yang digunakan lebih pengeluaran dibandingkan dengan jumlah pungutan liar yang dilakukan tersangka. Sementara itu, hasil pungutan liar menjadi barang bukti hasil pungli yang dilakukan HB, sebesar Rp 16 juta.

“Penerapan pasal terhadap tersangka dialihkan penerapan dari pasal 12E ke pasal 368 KUHP. Dilakukan berkaitan dengan efektifitas asas peradilan cepat dan mengeluarkan biaya ringan,” jelasnya. (*/say)

 

 

 


BACA JUGA

Rabu, 30 Mei 2018 14:26

Blokir Server KTP-el Akhirnya Dibuka

NUNUKAN – Pelayanan sempat berkendala hampir empat pekan. Akhirnya, pemblokiran koneksi pelayanan…

Rabu, 30 Mei 2018 12:00

THR dan Gaji Ke-13 Siap Dikucurkan

NUNUKAN – Tidak dipungkiri Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menanti pencairan Tunjangan Hari…

Rabu, 30 Mei 2018 11:45

BAP Sabu 4,7 Kg Dilimpahkan ke Kejari

NUNUKAN – Perkara sabu yang jumlahnya fantastis 4,7 kilogram, kini memasuki tahap-1 di Kejaksaan…

Rabu, 30 Mei 2018 11:44

Antisipasi Kejahatan Laut

NUNUKAN – Soal pengawasan juga menjadi andil aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan…

Rabu, 30 Mei 2018 11:43

Kemendagri Segera Buka Blokir Jaringan KTP-el

NUNUKAN – Sanksi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Bupati Nunukan, segera…

Senin, 28 Mei 2018 13:27

Nakhoda Curi Kapal Bosnya

NUNUKAN – Personel TNI Angkatan Laut Nunukan menggagalkan aksi pencurian kapal di Pulau Tanjung…

Rabu, 23 Mei 2018 11:33

Lokalisasi Ditutup, Khawatir Marak Prostitusi Terselubung

NUNUKAN – Wacana penutupan lokalisasi yang rencana akan dilakukan, Agustus 2018 mendatang, dipastikan…

Senin, 21 Mei 2018 15:28

Perbatasan Rawan Disusupi Teroris

NUNUKAN – Setelah daerah perbatasan dinilai jalur empuk masuknya pelaku teroris, kini TNI memperketat…

Kamis, 17 Mei 2018 10:53

5 Kali Beraksi, 7 HP Bermerek Disikat

  NUNUKAN – Perjalanan SRF (36) akhirnya terhenti setelah petugas kepolisian berhasil membekuknya,…

Kamis, 17 Mei 2018 10:39

PSK akan Dibina, Lalu Dipulangkan

NUNUKAN - Penutupan tempat maksiat secara permanen terus digiatkan pemerintah hingga kini. Tak terkecuali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .