UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

TARAKAN

Rabu, 11 Oktober 2017 11:12
Diduga Tak Penuhi Fakta Persidangan

Kuasa Hukum Minta Charleex Dibebaskan

PROKAL.CO, TARAKAN – Perkara sabu-sabu membuat terdakwa, Charleex Ogi Bin Jamaluddin, kini dituntut penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 800 juta. Pembelaannya dalam persidangan, Kuasa Hukum Charleex, Rabshody Roestam SH mengungkap, kesaksian yang berasal dari pihak kepolisian tidak dapat menjadi bukti yang kuat. Sebab dalam keputusan Mahkama Agung (MA) dengan perkara Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 serta Nomor : 2591 K/Pid.Sus/2010 menyatakan, bahwa proses penyelidikan atau penyidikan seperti yang terjadi saat ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.

“Dalam persidangan semua itu adalah kenyataan dan fakta. Dalam penyelidikan juga sering terjadi pemerasan atau pun rekayasa. Sama halnya dengan perkara ini, diduga terjadi indikasi rekayasa,” ungkap Kuasa Hukum Charleex, Rabshody Roestam.

Dalam keputusan MA tersebut dikatakannya, ada beberapa poin yang dijelaskan dalam keputusan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian tidak semata bisa memberatkan atau menyudutkan, tetapi yang diperlukan keterangan saksi yang benar-benar memberikan kesaksian secara bebas, netral, objektif dan jujur.

“Dalam persidangan, polisi memberikan keterangan hanya bersifat verbalisan. Kenapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara itu, karena sudah terpikirkan mengantisipasi. Suatu saat akan terjadi praktek rekayasa, maka  akan sangat mudah untuk menjadikan orang menjadi tersangka,” jelasnya. 

Dikatakannya, putusan yang diharapkan sesuai dengan proses persidangan perkara pidana dan kebenaran material. Berdasar surat dakwaan dari JPU  diawal persidangan dinilai, uraian yang dijelaskan tidak dapat dibuktikan pada persidangan. Maka dakwaan tersebut, bisa ditolak atau tidak diterima dan membebaskan terdakwa serta mengembalikkan hak-hak terdakwa.

“Inilah yang kita saksikan pada dakwaan rekan penuntut umum diperkara ini. Didakwaan tidak terbukti secara sah,” katanya.

Rabshody Roestam mengaku, tidak sependapat dengan tuntuan JPU dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Sebab fakta dipersidangan telah ditemukan adanya fakta-fakta yang berhubungan dengan kejadian perkara yang dilaporkan.

“Terdakwa bukanlah orang yang tertangkap tangan dalam penggunaan narkotika. Bahkan saat kejadian terdakwa tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP). Itu diterangkan oleh saksi yakni, Aris Munandar, I Putu Suriadi (saksi penangkap) dan ketua RT Rudi serta Intan Wahyuni (saksi meringankan) yang membetulkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, saat penemuan barang bukti berupa tas yang di dalamnya terdapat sabu-sabu, namun terdakwa saat itu berada di Polres Tarakan. Bahkan pada saat ditemukan barang bukti di belakang rumah kontrakan terdakwa, Charleextidak menyaksikan atau memastikan penemuan sabu yang diduga polisi adalah milik terdakwa.

“Pada saat kejadian terdakwa juga tidak ada di TKP, terdakwa saat itu ada di Polres Tarakan untuk menyelesaikan urusan keluarga, bukan narkotika. Dan barang itu juga ditemukan di belakang rumah di luar, bukan di dalam rumah. Itu bisa saja direkayasa,” bebernya.

Dari beberapa fakta yang ditemukan saat proses persidangan, unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dinilai tidak terpenuhi. Sebab dia menilai, penemuan barang bukti sabu-sabu tidak dalam penguasaan terdakwa atau pun menyimpan. “Karena barang buktinya ditemukan di dalam parit atau selokan,” jelasnya. “Dalam pasal 112 ayat (1) narkotika kan menyatakan kalau orang yang menguasai atau menyimpan narkotika. Tapi sudah jelas unsur tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Terdakwa juga tidak mungkin menyimpan barang itu diluar rumahnya dengan terbuka. Sedangkan penangkapan, barang tidak ada dalam penguasaan terdakwa,” sambungnya. 

Lebih lanjut diungkapkannya, dalam berita acara perkara (BAP) tidak dilampirkan hasil pemeriksaan tes urin terdakwa. Sedangkan terdakwa sudah melakukan tes urin dalam penyidikan kepolisian. “Kenapa tidak dilampirkan hasil tes urine yang sudah dilakukan sama polisi. Alasannya apa? Berarti ini membuktikan kalau ada oknum yang mau terdakwa ditahan, dan ini jelas ada unsur dugaan rekayasa,” tuturnya.

Sesuai dengan pertimbangan MA, menurutnya, untuk praktek yang selama ini dilakukan para penyidik dalam perkara narkotika. Sering kali terjadi ketidak jujuran penyidik dalam tes urine. Tidak melampirkan hasil pemeriksaan tes urine dalam berkas perkara, dinilai untuk menghindari diterapkannya pasal 127 terhadap pengguna.

“Pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi pasal 112. Kapan dianggap memenuhi pasal 127, dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal menjatuhkan hukuman,” ucap Rabshody.

Rabshody Roestam menceritakan, awal mulanya perkara hukum dialami terdakwa ketika dilaporankan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Desi Nopitasari. Saat itu, Desi Nopitasari berada di rumah kontrakan terdakwa. Namun petugas kepolisian membawa terdakwa, lalu kembali mendatangi rumah kontrakan terdakwa.

“Saat itu yang ada di rumah terdakwa hanya istrinya. Setelah dilakukan penggeledahan menurut petugas kepolisian, ditemukan sabu-sabu dalam tas yang terletak di parit di belakang rumah terdakwa. Itu yang menimbulkan kecurigaan,” imbuhnya.

“Kenapa terdakwa tidak diikut sertakan saat itu? Sedangkan itu yang diperiksa adalah rumah  terdakwa. Saat barang bukti ditemukan, terdakwa juga tidak dibawa untuk memastikan tempat ditemukannya barang bukti. Selanjutnya, pemanggilan ketua RT setelah barang ditemukan dan diperlihatkan hanya sepintas lalu saja,” sambungnya.

Dia turut mempertanyakan, saat persidangan agenda pemeriksaan saksi, Desi Novitasari juga tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saksi, Desi yang saat itu berada di TKP saat penemuan barang bukti, dan tuduhan memiliki atau menguasai narkotika tersebut juga kenyataannya tidak dalam tubuh terdakwa.

“Saksi (Desi,Red.) juga tidak dihadirkan JPU. Sedangkan dia ada pada saat penemuan barang bukti,” tukasnya.

Karena dalam pembuktian persidangan, kuasa hukum Charleex tidak  menemukan bukti-bukti dakwaan JPU. Kuasa hukum Charleex, Rabshody mengajukan pembelaan kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari tahanan.

“Dalam pembelaan saya, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bebaskan dari dakwaan JPU sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau melepaskan terdakwa, kembalikan barang yang disita, nama baik terdakwa dan biaya perkara dibebabkan ke negara,” tutupnya. (*/ica)

 


BACA JUGA

Sabtu, 21 Oktober 2017 11:37

50 Koli Kepiting Dilepas, Kabarnya Ada 150 Koli?

TARAKAN – Lagi-lagi petugas berhasil menggagalkan penyelundupan kepiting bertelur. Kali ini sebanyak…

Sabtu, 21 Oktober 2017 11:33

Janda 3 Anak Nekat Jual Togel untuk Hidupi Keluarga

TARAKAN – Novi, wanita 36 tahun terlihat pasrah saat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri…

Sabtu, 21 Oktober 2017 11:30

Pengin Main Medsos dengan Pacar, Dua Pemuda Curi HP

TARAKAN – Pengin punya handphone(HP) android, dua pemuda bernama Abi dan Sigit nekat mencuri Samsung…

Jumat, 20 Oktober 2017 11:20

Ruang Teratai RSUD Terbakar, Pasien Bingung Cari Lokasi Aman

TARAKAN – Dari kejauhan kepulan asap hitam terlihat jelas dari atas gedung Rumah Sakit Umum Daerah…

Jumat, 20 Oktober 2017 11:14

Lahan di Kelurahan Pantai Amal Membara

TARAKAN – Lahan kosong milik warga di Jalan Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, rata usai dilibas…

Jumat, 20 Oktober 2017 11:09

Ke Rumah Tetangga Bawa Sabu, Pria Ini Dibekuk Polisi

TARAKAN – Pria berinsial BD ini tidak menyangka saat mengunjungi tetangganya, ternyata dibumbuti…

Jumat, 20 Oktober 2017 11:05

WASPADA! ISIS ‘Mengancam’ Kaltara

TARAKAN - Mengantisipasi pelarian kelompok pro Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) dari Filipna ke…

Jumat, 20 Oktober 2017 11:02

Polda Masih Selidiki Aliran Dana Abadi UBT

TARAKAN – Dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan yang dikonvensi menjadi dana abadi, yang…

Kamis, 19 Oktober 2017 18:37

Lagi, Tarakan Dapat Bantuan 5 Ribu Sambungan Jargas Baru

TARAKAN – Di antara kabupaten kota yang ada di Indonesia, Bumi Paguntaka-sebutan lain Kota Tarakan,…

Kamis, 19 Oktober 2017 18:37

Lagi, Tarakan Dapat Bantuan 5 Ribu Sambungan Jargas Baru

TARAKAN – Di antara kabupaten kota yang ada di Indonesia, Bumi Paguntaka-sebutan lain Kota Tarakan,…

Polisi Ikut Mencari, ‘Orang Pintar’ Bilang Masih di Kalimantan

Kasasi Kasus Pemalsuan Dokumen Porprov Tak Kunjung Kelar

Bawa Gading Gajah, Pemuda Ini Terancam Dibui 2 Tahun

Pulang dari Kampus, Pak Dosen ‘Adu Moncong’

Curi HP Mahasiswi, Belum Dijual, Pelaku Langsung Dibekuk

Bayi Dimasukkan Panci Sebelum Masuk Freezer

Divonis 4 Tahun Penjara, Terpidana Sabu Bersyukur

Lagi, 21 Koli Kepiting Bertelur Gagal Diselundupkan

BI Kaltara Dorong Terus Pengembangan UMKM

Lagi, Tarakan Dapat Bantuan 5 Ribu Sambungan Jargas Baru
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .