UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

NUNUKAN

Senin, 05 Maret 2018 15:42
Budiman Ngaku Tak Tahu Proposal dan Lokasi Pengadaan Tanah

JPU Sudah Siapkan Tuntutan untuk Terdakwa

PROKAL.CO, NUNUKAN - Pemeriksaan sejumlah saksi pada sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Budiman Arifin telah selesai. Agenda lanjutan adalah pemeriksaan terdakwa di sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.

Dikatakan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, Rusli Usman, dalam sidang tersebut, Budiman mengakui sejumlah perbuatannya. Namun tidak sedikit Budiman membantah pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Rusli, mantan Bupati Bulungan tersebut mengakui hal-hal yang memang sudah tak terbantahkan lantaran sudah diketahui publik. Seperti pengakuannya selaku mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan pada masa pemerintahan Haji Hafid.

"Dia mengakui bahwa dia memang pernah menjabat sebagai Sekkab. Namun tahun 1999 sampai dengan 2005, terdakwa mengaku tidak mengetahui ada atau tidaknya proposal dan lokasi penetapan tanah," terangnya kemarin.

Dikatakannya, pada pemeriksaan saksi beberapa waktu lalu, beberapa saksi mengatakan dalam kegiatan pengadaan lahan seluas 62 hektare, terkait administrasi terdapat kekurangan dan akan dilengkapi setelahnya. Namun keterangan tersebut dibantah oleh Budiman.

"Terdakwa membantah keterangan dari saksi itu, dia hanya mengaku bahwa ada proses pencairan cek pengajuan yang diperintahkannya, meskipun dia mengakunya tidak tahu terkait proposal dan lokasi penetapan tanah itu," tuturnya.

Meskipun terdapat bantahan dalam pemeriksaan saksi, namun JPU telah mempersiapkan berkas tuntutan terhadap terdakwa yang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Tahapan sidang selanjutnya adalah agenda tuntutan Insya Allah hari Senin (12/3) mendatang," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kasi Pidsus Kejari Nunukan Rusli Usman menyebutkan, dalam perkara kasus dugaan korupsi Budiman Arifin tersebut, Mahkamah Agung menyebut kerugian negara mencapai Rp 2 miliar lebih.

“Kalau berdasarkan perhitungan BPKP itu total kerugian negara sebanyak Rp 7 miliar 6 juta, dan kalau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkaranya Haji Hafid kemarin, kerugian negara Rp 2,2 miliiar lebih,” ucapnya.

“Jadi kita harus mengacu pada putusan akhir, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan hasil audit BPKP jadi mereka punya pertimbangan terkait sertifikat tanah,” jelasnya.

Budiman Arifin turut menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare pada tahun 2004 itu. Pengadaan tanah tersebut selain untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan Kantor Bupati, juga termasuk pengadaan tanah beberapa tempat. Yakni, untuk Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Embung Sungai Sembilan, lembaga pemasyarakatan, parkir Badan Kepegawaian Daerah, mes Diklat, PPI dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan.

Budiman salah satu di antaranya yang terjerat kasus pidana khusus tersebut, yang saat itu menjabat Sekretaris Kabupaten Nunukan. Di mana sebelumnya juga telah divonis bersalah mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad. Selain itu ada mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nunukan Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin, serta mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan Simon Sili. (*/say)


BACA JUGA

Jumat, 18 Maret 2016 23:20
BANDARA

Masih Kurang Lighting, Bandara Juwata Termasuk Kategori Terbaik

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>TARAKAN…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .