UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

UTAMA

Kamis, 10 Mei 2018 00:49
Budiman Arifin Bebas, Jaksa Tak Terima

Kasasi Jaksa Masih Berproses di MA

-

PROKAL.CO, NUNUKAN - Upaya kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, atas bebasnya Budiman Arifin, masih berproses di Mahkamah Agung (MA).

"Saya sudah kirim memori Kasasi sampai di MA, saat ini masih mereka proses," tutur Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Rusli Usman.

Terkait vonis bebas Budiman Arifin, jaksa merasa tak puas atas keputusan tersebut. Pasalnya sebelum Budiman, ada dua orang yang pernah menjadi bawahan Budiman pada kasus korupsi lahan tersebut lebih dulu divonis bersalah.

"Karena bendaharanya masuk divonis 2 tahun, sementara dia adalah pengguna anggaran," ungkapnya.

Dijelaskannya, penggunaan anggaran tersebut berdasarkan instruksi Budiman Arifin. Sehingga menurutnya tak mungkin yang menyuruh melakukan tidak ikut terlibat. "Karena ada tanah yang 3 hektare sama sekali tidak punya SPPT, karena ini perintah pak Budiman bayarkan saja dulu 3 hektare itu baru menyusul sisanya," terangnya.

Dia menyayangkan kebebasan Budiman Arifin, dari putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu lalu. "Bawahannya dipenjara yaitu lurahnya dan bendaharanya, kok pengguna kuasa anggaran bisa bebas," tuturnya

Budiman sendiri dituntut JPU dengan undang-undang tindak pidana korupsi, dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 junto pasal  55 ayat 1 ke-1.

Sebelumnya diberitakan, Kasi Pidsus Kejari Nunukan Rusli Usman menyebutkan, dalam perkara kasus korupsi tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung merugikan negara hingga Rp 2 miliar lebih.

“Kalau berdasarkan perhitungan BPKB itu total kerugian negara sebanyak Rp 7 miliar 6 juta, dan kalau berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkaranya Haji Hafid kemarin kerugian negara Rp 2,2 miliar lebih,” ucapnya.

“Jadi kita harus mengacu pada putusan akhir, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan hasil audit BPKP jadi mereka punya pertimbangan terkait sertifikat tanah,” jelasnya.

Budiman Arifin turut menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare pada tahun 2004, dan pada pengadaan tanah tersebut selain untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan kantor bupati, juga termasuk pengadaan tanah beberapa tempat. Yakni untuk kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Embung Sungai Sembilan, penjara, parkir Badan Kepegawaian Daerah, mes Diklat, PPI dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan.

Budiman salah satu di antaranya yang terjerat kasus pidana khusus tersebut, terkait jabatannya sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan saat itu. Di mana juga telah ditetapkan terpidana terlebih dahulu mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nunukan, Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin, serta mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan Simon Sili. (*/say)


BACA JUGA

Rabu, 16 Maret 2016 22:57
KRIMINAL

PARAH! Tak Punya Uang dan Rokok, Aco Todong Tantenya Pakai Parang

<p>&nbsp;</p> <p><strong>TARAKAN &ndash;</strong> Perbuatan pemuda…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .