UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

UTAMA

Kamis, 10 Mei 2018 00:49
Budiman Arifin Bebas, Jaksa Tak Terima

Kasasi Jaksa Masih Berproses di MA

-

PROKAL.CO, NUNUKAN - Upaya kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, atas bebasnya Budiman Arifin, masih berproses di Mahkamah Agung (MA).

"Saya sudah kirim memori Kasasi sampai di MA, saat ini masih mereka proses," tutur Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Rusli Usman.

Terkait vonis bebas Budiman Arifin, jaksa merasa tak puas atas keputusan tersebut. Pasalnya sebelum Budiman, ada dua orang yang pernah menjadi bawahan Budiman pada kasus korupsi lahan tersebut lebih dulu divonis bersalah.

"Karena bendaharanya masuk divonis 2 tahun, sementara dia adalah pengguna anggaran," ungkapnya.

Dijelaskannya, penggunaan anggaran tersebut berdasarkan instruksi Budiman Arifin. Sehingga menurutnya tak mungkin yang menyuruh melakukan tidak ikut terlibat. "Karena ada tanah yang 3 hektare sama sekali tidak punya SPPT, karena ini perintah pak Budiman bayarkan saja dulu 3 hektare itu baru menyusul sisanya," terangnya.

Dia menyayangkan kebebasan Budiman Arifin, dari putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu lalu. "Bawahannya dipenjara yaitu lurahnya dan bendaharanya, kok pengguna kuasa anggaran bisa bebas," tuturnya

Budiman sendiri dituntut JPU dengan undang-undang tindak pidana korupsi, dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 junto pasal  55 ayat 1 ke-1.

Sebelumnya diberitakan, Kasi Pidsus Kejari Nunukan Rusli Usman menyebutkan, dalam perkara kasus korupsi tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung merugikan negara hingga Rp 2 miliar lebih.

“Kalau berdasarkan perhitungan BPKB itu total kerugian negara sebanyak Rp 7 miliar 6 juta, dan kalau berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkaranya Haji Hafid kemarin kerugian negara Rp 2,2 miliar lebih,” ucapnya.

“Jadi kita harus mengacu pada putusan akhir, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan hasil audit BPKP jadi mereka punya pertimbangan terkait sertifikat tanah,” jelasnya.

Budiman Arifin turut menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare pada tahun 2004, dan pada pengadaan tanah tersebut selain untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan kantor bupati, juga termasuk pengadaan tanah beberapa tempat. Yakni untuk kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Embung Sungai Sembilan, penjara, parkir Badan Kepegawaian Daerah, mes Diklat, PPI dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan.

Budiman salah satu di antaranya yang terjerat kasus pidana khusus tersebut, terkait jabatannya sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan saat itu. Di mana juga telah ditetapkan terpidana terlebih dahulu mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nunukan, Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin, serta mantan Bendahara Pembayaran Setkab Nunukan Simon Sili. (*/say)


BACA JUGA

Kamis, 17 Mei 2018 12:05

Terduga Terorisme Di Tarakan Berhasil Dibekuk Tim Densus 88

TARAKAN - Warga Tarakan dibuat heboh dengan adanya video yang ingin meneror warga Tarakan, Kalimatan…

Sabtu, 12 Mei 2018 12:09

MAKIN KUAT GODAAN NIH..!! Bulan Puasa, Cuaca Diprediksi Panas

BEBERAPA wilayah di Indonesia memasuki musim kemarau. Perubahan cuaca ini bertepatan dengan ibadah puasa…

Sabtu, 12 Mei 2018 12:06

Pemkab Bulungan Tunggu Pencairan Bankeu Rp 90 Miliar

TANJUNG SELOR – Infrastruktur jalan di Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya merata. Sebab, bantuan…

Sabtu, 12 Mei 2018 12:02

Ngaku Utusan KPK, Anthony Peras Pejabat

TARAKAN – Sikapnya yang sudah meresahkan pejabat di Kota Tarakan, kini harus mempertanggungjawabkan…

Sabtu, 12 Mei 2018 11:35

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, Penyidik Minta Keterangan Saksi Ahli

TARAKAN – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan masih melakukan penyelidikan…

Sabtu, 12 Mei 2018 11:27

Empat Hari Hilang, Sappe Kabur Dari Rumah

TARAKAN - Hilangnya gadis ini tentu saja membuat keluarganya khawatir keselamatannya.Septiani yang berusia…

Kamis, 10 Mei 2018 00:58

Pukul, Tendang, dan Cekik Teman Sendiri, Hamidah Dipenjara 7 Bulan

TARAKAN – Hamidah (23) nyaris tak bisa berucap saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri…

Kamis, 10 Mei 2018 00:55

2019, Kaltara Harus Bersih dari Tempat “Esek-Esek”

TANJUNG SELOR – Tahun 2019 mendatang, Kementerian Sosial (Kemensos) mencanangkan Indonesia bersih…

Kamis, 10 Mei 2018 00:48

113.295 Warga Kaltara Belum Terdaftar JKN-KIS

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie nampaknya tidak main-main lagi dalam menyoroti…

Kamis, 10 Mei 2018 00:35

Menteri BUMN : Empat Daerah di Kaltara Diterapkan BBM Satu Harga

TARAKAN- Sesuai intruksi dari Presiden Jokowi bahwa masyarakat Indonesia harus bisa menikmati Bahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .