UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

NUNUKAN

Sabtu, 12 Mei 2018 11:43
Kucuran Dana Pusat Bertahap, Penyaluran Di Daerah Terkendala
Foto : H Asmar SE (RIZKYAH AYU/KALTARA POS)

PROKAL.CO, NUNUKAN - Penerimaan anggaran oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Nunukan, menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Pasalnya, sejumlah alokasi anggaran yang seharusnya disalurkan terpaksa tertunda. 

Kepala BKAD Nunukan H Asmar SE mengatakan, pengiriman anggaran dari pemerintah pusat masuk ke Pemkab Nunukan dilakukan secara  bertahap. Sehingga pada proses penyalurannya juga mengalami kendala. 

"Kami harus mengumpul dulu baru disalurkan. Karena yang diterima oleh kami itu tidak cukup untuk diberikan ke semua instansi di Nunukan," ungkap Asmar ketika ditemui di Kantor Bupati. 

Kata Asmar, selain mengeluarkan dana untuk pembayaran wajib, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) dan gaji tenaga honorer, BKAD juga berusaha menyisihkan anggaran untuk melunasi utang infrastruktur di tahun 2016 dan 2017. 

Mirisnya lagi, anggaran yang dikucurkan untuk daerah pun tak banyak.

"Kalau dananya masuk secara gelondongan maka sangat mudah untuk membaginya. Tapi, ini transferan dilakukan secara triwulan," jelas Asmar. 

Sehingga, untuk melunasi kewajiban tersebut ada yang terpaksa menunggu. Ini karena uang yang digunakan untuk pembayaran sementara dikumpulkan. Jika dana yang dikirim dari pusat diberikan kepada semua instansi di Nunukan kata Asmar, tidak mungkin cukup. 

Dia memberikan contoh, Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima yang diterima selama setahun sebesar Rp 5 miliar itu disalurkan ke Pemkab Nnukan dengan nilai yang sama yakni Rp 5 miliar, maka tidak sulit dalam proses penyaluran. 

"Tapi, selama ini pencairan yang dilakukan secara bertahap. Seperti di triwulan pertama Rp 500 juta, lalu selanjutnya lagi Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar. Sementara yang mau diberikan itu sebesar Rp 4 atau Rp 5 miliar. Makanya kami kesulitan dalam pembagian," ungkap Asmar. 

Selanjutnya, Alokasi Dana Umum (DAU) setiap bulan itu diberikan sebesar Rp 30 miliar. Dana ini untuk gaji pegawai dan operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Paling tinggi mampu disisipkan Rp 3 sampai Rp 4 miliar. 

Demikian  juga untuk sumber dari DBH yang cair pada Maret, telah disisipkan pembayarannya. "Memang kami kejar-kejaran dengan masalah ini. Antara kepentingan utang dan kewajiban pembayaran ADD, TPP dan gaji honorer. Alokasinya ini memang harus tercover," tambahnya.

Selain itu, Asmar juga menyinggung terkait ADD. Saat ini ADD belum semuanya disalurkan. Selain persoalan dananya yang tidak cukup, beberapa syarat yang wajib dipenuhi pemerintah desa juga belum dilakukan. 

Dijelaskan untuk pembayaran ADD ini juga memerlukan sejumlah proses sebelum dicairkan. Tidak hanya rampungnya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) langsung dicairkan. 

"Tapi, ada proses administrasi. Memang keterlambatannya itu hanya karena persyaratan APBDes yang belum masuk saja," pungkasnya. (yua)


BACA JUGA

Jumat, 18 Maret 2016 23:20
BANDARA

Masih Kurang Lighting, Bandara Juwata Termasuk Kategori Terbaik

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>TARAKAN…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*