UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

NUNUKAN

Rabu, 25 Juli 2018 16:36
Tunda Tutup Lokalisasi, Pemerintah Gigit Jari

Tunggu Pemerintah Pusat Saksikan Penutupan

PROKAL.CO, NUNUKAN - Rencana pentupan lokaliasi mungkin hanya isapan jempol belaka. Berbagai permasalahan kini dihadapi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menutup tempat prostitusi. Padahal pemerintah telah merencanakan penutupan itu dilakukan akhir Juli ini. Sementara pemerintah daerah masih bingung melakukan pemulangan dengan pilihan mengikuti daerah asal para pekerja seks komersial (PSK) atau tetap menggunakan alamat sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sekertaris Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan, Yaksi Belaning Pratiwi mengatakan, penutupan itu telah direncanakan sejak beberapa waktu lalu harus. Bahkan, hingga dilakukan Rapar Koordinasi (Rakor). Selain karena persoalan identitas pemulangan, penutupan itu juga terkendala pendanaan sehingga belum dapat dilakukan.

“Kami juga mau menegaskan, mereka ini dipulangkan berdasarkan KTP atau daerah asal. Kalau berdasarkan KTP, itu (PSK,Red.) saya lihat semuanya sebagian besar berdosili di Nunukan. Sedangkan, kita tahu kalau mereka itu tidak berasal dari Nunukan. Ini masih simpang siur,” ungkapnya ketika ditemui Kaltara Pos, Selasa (24/7).

Menurut Yaksi, hingga saat ini tahapan pendataaan sudah selesai dilakukan. Dari data awal terdapat sebanyak 48 Wanita Tuna Susila (WTS), kini hanya tersisa 18 WTS. Dinas Sosial Nunukan pun sudah mempertanyakan keberadaan 38 WTS lainnya. Dikatakannya, saat proses pendataan biasanya tidak dilakukan dengan orang yang saja. Sebab, para PSK yang ada didatangkan dari luar daerah dengan cara rolling(bergulir). Angka sebanyak 48 WTS diduga ada yang bekerja tetap dan ada pun yang bekerja bergulir.

“Contonya, kita datang pekan ini untuk mendata jumlahnya dan orang-orangnya. Pekan depan lagi, kita datang untuk mendata lagi orangnya sudah berbeda. Mereka ini biasanya berputar, ada tempat yang disewakan mungkin,” bebernya.

Selain itu, rencana penutupan juga terkendala dengan keputusan dari pemerintah pusat. Pasalnya, proses penutupan dilakukan harus diketahui dan dipastikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Padahal penutupan bisa saja dilakukan tanpa menunggu rakor regional.

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Nunukan, H Hanafiah memastikan, langkah-langkah yang ditempuh berkaitan dengan persiapan secara administrasi sudah selesai.

“Seperti SK penutupan itu sudah kita siapkan. Cuma eksekusi di lapangan memang kita harus berkoordinasi dengan Kemensos lagi. Kabarnya juga mau datangkan pak Menteri, hanya saja Dinsos tidak memiliki dana untuk mendatangkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Namun, Pemkab Nunukan telah berkoodinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara agar tangungjawab karena memiliki keinginan yang sama untuk melakukan penutupan lokalisasi. Kata Hanafiah, beberapa waktu lalu Kemensos telah meminta untuk dihadirkan saat melakukan rakor lintas sektor yang ada di Nunukan. Hanya saja, Pemkab Nunukan tak sanggup untuk melakukan pendanaan, sementara beban tersebut dibebankan kepada daerah.

“Kalau soal dana pemulangan itu provinsi sudah menyanggupi. Dari kabupaten sebenarnya tidak adalah masalah. Pemerintah daerah menutup sendiri juga bisa, karena kita sudah lakukan sosialisasi. Cuma karena menunggu dari Jakarta, makanya menunggu lagi. Kita bakal menyurati kementerian dulu. Kalau menunggu mereka datang, kita tidak punya dana,” pungkasnya. (yua)


BACA JUGA

Jumat, 18 Maret 2016 23:20
BANDARA

Masih Kurang Lighting, Bandara Juwata Termasuk Kategori Terbaik

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>TARAKAN…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .