UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

TARAKAN

Jumat, 10 Agustus 2018 12:01
BPK Kaltara Siap Tempur

No Comment Mengenai Penyelidikan Korupsi dan Aset KTT

KOORDINASI : BPK Perwakilan Kaltara bersama instansi lainnya saat mengeratkan koordinasi terkait pengawasan keuangan dan pemerintahan. (AULIA/KALTARAPOS)

PROKAL.CO, TARAKAN – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki misi baru di Kaltara. Misi tersebut tidak lain mempersempit ruang pelaku korupsi melalui pemeriksaan keuangan diseluruh instansi pemerintah. Langkah awal pun dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi bersama instansi penegak hukum di Hotel Swiss-Bell Tarakan, kemarin (9/8).

“Namun, saat ini sudah ada Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) baru, tapi belum ada Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) di Tarakan dan Pengadilan Tipikor. Kaltara sudah menjadi sebuah Provinsi, seharusnya kelengkapan kepala itu lengkap. BPK berkepentingan dalam hal ini,” ujar Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Karyadi usai rapat, kemarin (9/8).

Belum lengkapnya kepala-kepala tersebut, meski koordinasi sudah berjalan dengan baik, namun kecepatan dan efektivitas dalam koordinasi perlu lebih ditingkatkan oleh BPK Kaltara beserta instansi terkait tersebut. Diharapkan dengan adanya rapat-rapat koordinasi, jika ada perbedaan persepsi dalam laporan hasil pemeriksaan, akan bisa menyamakan persepsi tersebut. Dikonfirmasi ada beberapa kasus kerugian negara yang harus menunggu koordinasi dengan BPK, Karyadi menjelaskan mekanisme permintaan perhitungan kerugian negara memang harus didahului dengan adanya ekspos.

“Laporan hasil pemeriksaan kami kan akan diperiksa para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, nantinya akan mengerti apa-apa yang harus disamakan persepsinya. Perihal ekspos, mekanismenya jelas, jika meminta (perhitungan) BPK, harus sudah ada tersangkanya dan sudah memenuhi unsur penyelidikan,” bebernya lagi.

Lanjutnya, unsur kasus kerugian negara harus memenuhi beberapa unsur, yakni bukti harus relevan, cukup dan kompeten. Karyadi mengatakan, saat ini sudah ada unit baru yaitu AUI (Auditama Keuangan Investigasi), di mana semua kasus harus melewati AUI terlebih dahulu, untuk memutuskan kasus tersebut akan didelegasikan pada BPK perwakilan atau pusat.

Sementara itu, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara di BPK RI, Nizam Burhanuddin mengatakan selama ini koordinasi BPK Kaltara sudah bagus bersama penegak hukum di Tarakan dan BPK RI.

Dikonfirmasi perihal kasus penyelidikan korupsi dan aset yang terjadi di KTT (Kabupaten Tana Tidung), kata Nizam masih dalam proses hukum, BPK RI belum berani angkat bicara. Namun jika dimintai bantu untuk ikut melakukan penghitungan kerugian negara, dirinya mengaku siap.

“Karena itu masih proses hukum, maaf kami tidak berani (berkomentar). Tapi jika diminta bantu menghitung, itu pasti dibantu karena kewajiban dan sudah tugas kami. Kami lupa apakah ada permintaan bantu itu (penghitungan kasus KTT) ke kami, karena banyak permintaan bantu dari perwakilan (BPK) ke kami,” tutupnya singkat. (*/aul)


BACA JUGA

Rabu, 23 Maret 2016 17:10

Akhirnya! Terminal Bandara Juwata Tarakan Resmi Dibuka

<p>TARAKAN &ndash; Presiden Jokowi akhirnya menekan tombol peresmian Terminal Bandara Internasional…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*