UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

TARAKAN

Kamis, 16 Agustus 2018 11:55
Target PAD dan Pengalihan Aset Bikin Pusing Pemerintah
-

PROKAL.CO, TARAKAN - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan dan beberapa instansi terkait retribusi mengelar pertemuan di kantor DPRD kota Tarakan, Rabu kemarin (15/8). Pertemuan itu membahas persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan yang kian mengkhawatirkan.

Pertemuan itu juga untuk mencari solusi agar tercapainya target PAD Kota Tarakan hingga Agustus atau triwulan ketiga ini. Pemerintah harus memutar otak agar PAD mencapai target.
Jebloknya PAD tidak terlepas dari tidak termanfaatkannya hasil restribusi dari beberapa aset yang selama ini menjadi tulang punggung Kota Tarakan seperti retribusi pajak usaha ruko dan isu mengenai adanya regulasi terkait pengalihan hasil retribusi pelabuhan ke pemerintah provinsi.

Saat ditemui usai Rapat, Kepala Badan Pengelolaan Retribusi Pajak dan Daerah (BPRPD) Mariyam mengungkapkan, tidak tercapainya PAD kota Tarakan tidak terlepas dari beberapa faktor. Seperti adanya regulasi mengenai pengalihan hasil retribusi dan banyaknya pengusaha yang tidak patuh dalam membayar pajak retribusi.

"Rapat ini membahas tentang maksimalisasi PAD kota Tarakan yang tidak mencapai target.  Kendala kita memang ada beberapa regulasi yang sudah diambil alih berkaitan dengan retribusi. Misalnya di perikanan sudah diambil alih retribusinya, pelabuhan Tengkayu, kemudian yang berkaitan dengan bandara juga tempat parkir yang memberikan pemasukan lumayan untuk kita antara 200-300 juta sekarang sudah tidak ada," ungkapnya.

Diketahui, Target PAD Kota Tarakan tahun ini sebesar 134 miliar. Namun pencapaian tersebut masih jauh bahkan sangat kecil jauh di bawah 50 persen dari target. Walau begitu, pemerintah enggan menyebutkan nominal dari pencapaian PAD Kota Tarakan saat ini.
"Dari target 134 miliar sementara pencapaian saat ini yah baru berapa miliar. Yah di atas sepuluh (miliar) lah. Yang jelas jauh di bawah target," bebernya.

Selain itu, banyaknya hasil aset daerah yang diambil alih provinsi, Mariyam menyayangkan banyaknya pengusaha ruko di Kota Tarakan yang tidak patuh membayar retribusi pajak. Sehingga, hal tersebut sangat mempengaruhi PAD Tarakan.

Banyaknya pengusaha ruko yang diduga tidak patuh membayar pajak, tidak terlepas dari adanya sistem baru dalam pembayaran pajak, sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan pemilik usaha ruko untuk tidak mematuhi pajak mengingat tidak adanya sistem penagihan.
"Yang kita sayangkan banyak pelaku usaha ruko yang tidak mematuhi retribusi pajak. Misalnya ruko sepanjang pasar THM di depan GTM itu disitu ada sekitar 163 ruko yang tidak taat pajak. Ruko itu kan aset pemerintah daerah yang dimana mereka harus wajib menyetor retribusi ke pemerintah daerah," tuturnya.
Sementara itu, pernyataan berbeda dikemukakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tarakan Arbain menuturkan, ia belum mengetahui secara pasti mengenai telah berlakunya regulasi pengalihan hasil retribusi tersebut. Meski demikian, adanya beberapa hasil retribusi dari aset seperti pelabuhan yang beralih ke provinsi akan membuat Kota Tarakan harus gigit jari. Pasalnya, retribusi hasil tarif parkir pada aset Tarakan tersebut selama ini dianggap menjadi tulang punggung kota Tarakan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

"Memang kita semua memaklumi, kita berasumsi kita mengharap 134 miliar ini semua masuk ke kita, dengan terbitnya undang-undang 23 tahun 2014. Misalnya pelabuhan Tengkayu sebagai salah satu penyumbang terbesar PAD kita. Itu juga akan beralih ke provinsi, pelabuhan prikanan dan itu juga yang nanti akan mengerus pendapatan kita," tuturnya.

Meski demikian, ia mengungkapkan jika regulasi tersebut telah berjalan, pemerintah akan mencari opsi lain dalam menutup hasil retribusi yang sudah diahlikan seperti mencari sesuatu untuk dikenakan pajak dalam untuk mencapai target PAD.

"Walaupun retribusi aset kita sudah dialihkan tapi ada hal-hal lain yang bisa kita buat untuk menutupi PAD itu, termasuk retribusi parkir yang ada di bandara. Nah ini masih belum jelas apakah ini kewenangan otoritas bandara atau ke pemerintah daerah. Kalau dulu masuk ke kita. Nah sekarang, kabarnya mereka sendiri yang memungut. Itu juga nanti akan kita tanyakan kepada kepala daerah untuk memerintahkan bagian hukum untuk mendalami itu," tutupnya. (*/jek)

 

 


BACA JUGA

Jumat, 24 Agustus 2018 10:59

Tak Punya Uang, Motor Ipar Dicuri

TARAKAN – Karena tak punya uang, Hasan nekat mencuri motor…

Jumat, 24 Agustus 2018 10:57

Asyik Kumpul Bareng Keluarga, Dua Pencuri Motor Dibekuk

TARAKAN – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tarakan berhasil menangkap…

Jumat, 24 Agustus 2018 10:22

JANJI LAGI..!! Bakal Wali Kota Ini Janji Perhatikan Nasib Petambak

TARAKAN – Setelah terpilih menjadi Wali Kota Tarakan, Khairul langsung…

Kamis, 23 Agustus 2018 15:54

Vaksin MR Mengandung Babi

TARAKAN – Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Majelis Ulama Indonesia…

Selasa, 21 Agustus 2018 11:37

Curi Sepatu di Masjid, Riski Terekam CCTV

TARAKAN – Entah apa yang ada dalam pikiran pria yang…

Selasa, 21 Agustus 2018 11:34

Masih Dibawah Umur, Pelaku Cabul Dituntut

  TARAKAN – Setelah menjalani beberapa kali proses persidangan, pelaku…

Selasa, 21 Agustus 2018 11:33

Curi Ikan di Laut Perbatasan, Dua Kapal Asing Ditenggelamkan

TARAKAN - Dua unit kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan…

Senin, 20 Agustus 2018 10:43

Modus Jalan-Jalan, Cabuli Anak di Rumah Kosong

TARAKAN – Usianya yang belasan tahun membuat AB (15) sulit…

Senin, 20 Agustus 2018 10:40

PAD Anjlok, Retribusi Menurun

TARAKAN - Tak tercapainya target Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota…

Senin, 20 Agustus 2018 10:38

Satpol PP Siaga Jelang Iduladha

TARAKAN – Menyambut perayaan Hari Raya Iduladha, Satuan Polisi Pamong…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*