UTAMA | METRO BULUNGAN | TARAKAN | NUNUKAN | RAGAM | PEREMPUAN | HALO POLISI | OPINI BAH!

METRO BULUNGAN

Kamis, 05 Juli 2018 11:10
Kawal Pengelolaan Anggaran Dana Desa

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri, Mendes, Mendagri, dan Kepala Desa (kades). Perangkat desa diminta untuk tidak nakal dalam melakukan Pengelolaan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD). Bila terbukti melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan ADD, maka perangkat desa terpaksa harus berurusan dengan aparat hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. 

“Kalau kerap kita ingatkan, tapi masih tetap melakukan penyelewengan. Ya, terpaksa harus berurusan dengan hukum. Pengelolaan ADD ini kan harus sesuai dengan prosedur yang ada,” jelas Kapolda Kaltara, Brigjend Pol Indrajit melalui Direktur Binmas Polda Kaltara, Kombes Pol Mohammad Yamin Sumitra, Rabu (4/7).

Dalam hal ini, aparat kepolisian tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD. Melainkan, aparat kepolisian hanya melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana. Supaya, lanjut dia, penggunaan ADD yang digelontorkan oleh pemerintah pusat bisa tepat sasaran dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

“Sebenarnya, polisi itu tidak melakukan pengawasan ADD. Tapi sifatnya, hanya melakukan pendampingan saja. Kita berikan petunjuk dan bimbingan kepada aparat desa. Supaya, tidak ada penyimpangan terhadap pengelolaannya nanti. Tujuan utama anggaran itu kan, untuk pembangunan desa dan target kesejahteraan rakyat di desa,” terangnya.

Dia menjelaskan, polisi desa yang lebih dikenal dengan Bintara Pembinanaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) akan menjadi instrumen di tingkat desa. Pendampingan dan bimbingan diberikan, agar ADD bisa dikelola sesuai dengan tujuannya. 

“Tentu ketika melakukan penyelewengan, kita masih berikan toleransi dan teguran. Tapi, kalau masih tetap melakukan hal yang sama, ya tentu harus berurusan dengan hukum. Itu kan ada aturannya memang,” jelasnya.

Sebagai contoh, kata dia, seorang kepala desa hendak membangun jalan umum. Maka, polisi akan memastikan material bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu pengerjaan yang tertuang dalam proposal kerja. “Sampai saat ini, untuk desa di Kaltara masih aman-aman aja. Belum ada laporan yang masuk,” tutupnya. (fai)

 

 


BACA JUGA

Kamis, 17 Maret 2016 21:01
KRIMINAL

Terlilit Utang, Pemuda Ini Terpaksa Jadi Kurir Narkoba

<p><strong>MENJALANKAN</strong> bisnis narkotika golongan I jenis sabu-sabu memang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*